FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mengeluh lantaran belum terima gaji selama 3 bulan terakhir. Komisi A DPRD Kota Makassar memberi atensi serius atas persoalan ini.
Pasalnya, Satpol-PP sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dianggap berjasa dalam pencegahan penularan wabah.
Legislator Gerindra, Kasrudi mendesak Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin tidak acuh atas keterlambatan pencairan gaji ratusan Satpol-PP.
"Inilah salah satu kekurangan Pj Walikota tidak memikirkan anggotanya, harusnya ini (tunjangan) dipikirkan semua bagaimana mau bekerja maksimal kalau tidak dipikirkan gajinya. Kasihan Satpol-PP kita," kata Kasrudi saat dihubungi, Senin (22/2/2021).
Bukan hanya itu, dalam sebulan terakhir, setidaknya ada 112 personel Satpol-PP yang terpapar Covid-19. Belum lagi, selama penindakan di lapangan mereka sama sekali tidak kecipratan anggaran dari Pemkot Makassar untuk biaya operasional.
"Jadi saya berharap Pj sekarang ini membantu supaya gajinya ini bisa terbayarkan karena ada anggarannya. Kasihan mereka bekerja siang malam memutus mata rantai covid tapi mereka tidak dibayar. Tolong Pj Wali Kota Makassar bantulah," tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun pengelolaan keuangan daerah dikembalikan kepada SKPD terkait dan SK perpanjangan kontrak baru ditandatangani oleh Pj Wali Kota Makassar belum lama ini, namun setidaknya Pj harus meyakinkan bahwa persoalan ini mampu teratasi.
"Ini jadi persoalan, tergantung pimpinan semuanya. Pimpinan bagaimanapun harus melihat anggotanya. Ini kerja Satpol-PP siang malam. Jangan dibiarkan tidak terima gaji apalagi sampai 3 bulan kalau sebulan saja sudah masalah, apalagi 3 bulan," paparnya.
