Lebih jauh, kata Faridl, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih ditengah pandemi Covid-19 yang tinggi rupanya masih meninggalkan PR besar bagi pihaknya.
"Walaupun di pemilihan 2020 partisipasi lebih baik dibanding pemilihan sebelumnya tapi kan 56% equivaleb dengan 400.000 lebih orang yang tidak dapat ke TPS. Ini masalah serius yang kita pecahkan bersama-sama," ujarnya.
Untuk itulah, sambung Faridl, KPU Makassar mengundang sejumlah stakeholder untuk meminta masukan mereka dalam rangka menghasilkan pemilihan yang lebih baik ke depan.
"Bukan hanya meminta masukan dari Bawaslu, tapi juga dari teman-teman media, dari IDI, ada Dinas Kesehatan, ada Dispenda yang mengatur bagaimana pemasangan APK di kota. Semua ini bagian dari kita untuk menyuguhkan demokrasi ke warga kota agar antusiasme warga negara datang ke TPS lebih agresif," pungkas Faridl. (mg5/fajar)
