FAJAR.CO.ID, MAKALE - Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Tana Toraja tanpa progres. Dewan berdalih anggaran belum tersedia.
Badan Pembentukan Ranperda DPRD Tana Toraja sudah menetapkan ranperda yang akan dibahas tahun ini. Akan tetapi, hingga masa sidang pertama akan berakhir, tak satu pun yang diproses. Adapun ranperda tersebut yaitu, Ranperda tentang PAUD, Ripda Pariwisata, Ranperda Lahan Pertanian, dan Ranperda tentang Kesehatan.
Hanya saja, Dewan hanya memastikan membahas Ranperda RPJMD, Ranperda APBD perubahan 2021 dan APBD 2022 untuk dibahas tahun ini.
Ketua Baperda DPRD Tator, Kristian HP Lambe mengatakan, ranperda tersebut pembahasannya tergantung kesiapan anggarannya. Pembahasan dapat batal dan dapat dibahas. Hal ini bergantung anggaran apalagi adanya pengurangan anggaran akibat penanggulangan dan dampak Covid-19.
Namun, dia belum mengetahui ketersedian anggaran setelah recofusing. Baperda memperkirakan satu ranperda akan menghabiskan anggaran hingga Rp200 juta.
"Kita berharap anggaran tetap tersedia. Kalau itu tidak ada karena pengurangan untuk dampak Covid -19, itu terpaksa kita tidak akan bahas," ujar Legislator dari Partai Demokrat ini, kemarin.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tator, Margareta mengaku, adanya dampak pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini memastikan akan memengaruhi kegiatan dan program di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Program apa yang diterdampak, Margareta tak bisa merinci. "Saya tidak tahu persis, program, dan kegiatannya. Nanti dilihat saja di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing," jelas Margareta. (*/fajar)
