FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Tabir di balik kisruh penonaktifan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terus dibuka. Termasuk upaya menghambat program pemerintah.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, 60 persen komposisi lurah se-Kota Makassar akan dirombak. Sikap itu diambil dikarenakan para jajaran ketua RT dan RW terang-terangan ingin menggelar demonstrasi.
Hal ini, kata dia, yang membuatnya menduga ada banyak lurah yang ingin melakukan sabotase program pemerintah. Salah satunya, Makassar Recover. Contoh kasus adalah refocusing anggaran kelurahan.
Hal ini yang membuat rencana pemerintah tidak maksimal. "Refocusing bukan perintah wali kota. Akan tetapi, perintah negara. Aksi para lurah ini yang memobilisasi ketua RT dan RW menolak (penonaktifan)," tegasnya.
Karena itu, ia menduga ada persekongkolan awal untuk menggunakan dana kelurahan semaunya. "Tak sesuai rencana pemkot," katanya.
Ia juga mengaku kecewa dikarenakan sikap pemerintahannya di level kelurahan belum bisa lepas dari bayang-bayang pemilihan kepala daerah lalu. Padahal, sejauh ini pihaknya berupaya terbuka untuk merangkul.
"Kami sudah mulai terbuka. Kami beri mereka waktu sebulan untuk sama-sama menjalankan program Makassar Recover. Tetapi, kenyataannya jargon-jargon politik itu masih dibawa-bawa," jelasnya.
Tantang Demonstrasi
Ia juga mempersilahkan bagi ketua RT dan RW yang ingin menggelar unjuk rasa. "Kalau bisa kami akan siapkan tempatnya. Kami juga tidak ingin ada yang tidak sejalan dalam melaksanakan program," paparnya.
