FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Wajo menjadi sorotan. Anggota DPRD Wajo meminta Bupati Wajo Amran Mahmud melakukan evaluasi.
Kritikan tersebut diutarakan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Wajo, Hairuddin. Menurutnya, sudah saatnya Pemerintah daerah (Pemda) Wajo mengevaluasi semua OPD. Langkah itu diambil demi sebuah kelancaran tata pemerintahan.
"Tujuannya ya…, agar target-target yang sudah di rumuskan sebelum tahun anggaran 2021 bisa secara maksimal," ujarnya, Jumat, 28 Mei.
Sudah hampir pertengahan tahun atau menuju pembahasan anggaran perubahan 2021. Masih banyak OPD tidak mencapai 50 persen dari target yang telah disepakati. Seperti, serapan anggaran serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, legislator dari Fraksi Demokrat ini mengaku, Amran Mahmud meminta pertimbangan kepadanya untuk memberikan rekomendasi. Hanya saja penentuannya tetap kembali ke bupati.
"Bupati tidak boleh membiarkan hal ini. Ini penting. Karena sebuah pemerintahan daerah tentu keberhasilan DPRD," tuturnya.
Berdasarkan data dihimpun FAJAR. Realisasi penerimaan PAD Pemkab Wajo dari Januari - 30 April 2021, tidak begitu signifikan. Seluruh sumber PAD belum mencapai 50 persen dari targetnya.
Yakni, pajak daerah realisasinya masih 20,93 persen atau Rp7,8 m dari target 37,5 m. Retribusi daerah 49,50 persen atau Rp13,5 m dari target Rp27,3 m.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nihil, 0 persen dari target Rp16 m. Sementara PAD lain-lain yang sah juga demikian, cuma 22,22 persen atau Rp14,7 m dari target Rp63,7 m.
