“Bagus kalau ada pusat informasi kemiskinan sebagai langkah awal bagi kita untuk memulai penanganan kemiskinan secara lebih sistematis,” jelasnya.
Selain menyiapkan pusat informasi, langkah berikutnya mencari minimal 10 KK miskin setiap desa untuk diberikan pendampingan.
“Saya tidak muluk-muluk, 10 KK per desa dulu yang harus kita temukan. Kemudian kita dampingi. Kita ajak berkomunikasi, terkait apa yang dia inginkan. Apa yang bisa mereka lakukan, sehingga ada nilai ekonomi dalam rumah tangganya,” jelasnya.
Suaib mengatakan, persoalan kemiskinan adalah PR bersama yang harus ditangani bersama pula. Tidak bisa dilakukan parsial, tapi harus dilakukan oleh semua pihak. Meski begitu, semua program pengentasan kemiskinan di masing-masing Perangkat Daerah nantinya tetap mengacu pada satu titik simpul, yaitu TKPKD.
“Kita memang perlu model penanganan, seperti menemukan 10 KK untuk kita dampingi, kemudian cari tahu potensi apa yang ada dalam satu KK itu, mereka minatnya apa, dan segera berikan apa yang mereka butuhkan. Intinya, mereka harus punya ‘passion’ yang bisa merubah kehidupannya,” papar Suaib.
Masih Suaib, selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur pascabencana banjir bandang, dan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, program pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas pemerintah.
Untuk itu, ia berharap stakeholder terkait, termasuk pelibatan NGO, untuk membantu menyukseskan program tersebut dengan cara bergerak secara simultan mulai dari sekarang.
“Kita tidak perlu menunggu investasi. Semua bisa kita lakukan dari sekarang untuk menggerakkan ekonomi mereka agar aktivitas ekonomi bergerak cepat, sehingga dapat menambah pendapatan mereka,” tandasnya. (rls)
