FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--Bak panggang jauh dari api, demikian pula penyebaran guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan. Penyebarannya tidak merata dan hanya berpusat di perkotaan saja.
Bahkan di ibu kota Sulsel, Makassar pun masih belum mampu berdaya terhadap kuota guru berstatus ASN. Masih bertumpu kepada 2.000 guru tenaga kontrak.
Dari perhitungan Disdik Kota Makassar, rata-rata sekolah dari tingkatan SD hingga SMP hanya diisi oleh tiga sampai empat ASN.
Di Kabupaten Wajo misalnya. Guru yang mengajar masih didominasi guru maupun tenaga kependidikan berstatus honorer
Bahkan di kabupaten penghasil sutera ini, ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya saja yang berstatus ASN. Selebihnya honorer.
Berdasarkan data yang dihimpun, satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wajo, PAUD sebanyak 181 sekolah, sedangkan Sekolah Dasar (SD) 397 sekolah, dan SMP sebanyak 74 sekolah.
Pengamat Pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM), Abdul Saman tidak memungkiri ketimpangan penyebaran guru di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang terlalu mudah memberi ruang orang untuk pindah.
Dia mencontohkan, awalnya pemerintah mengangkat seseorang menjadi ASN di daerah terpencil sesuai dengan kuota. Hanya saja, setelah empat atau lima tahun melakukan pengabdiannya, kemudian orang tersebut meminta untuk pindah ke kota.
"Sehingga kuota itu terpenuhi di kota-kota dengan berbagai macam alasanlah, misalnya ikut suami bagi perempuan. Sedangkan di desa itu tidak terpenuhi kuotanya dalam artian banyak sekolah itu yang PNS-nya dua atau tiga bahkan ada hanya kepala sekolahnya. Sementara di daerah perkotaan itu kelebihan," urai
Dekan FIP UNM ini, Sabtu (12/6/2021).
