Menurutnya, pengangkatan guru PNS lebih memprioritaskan putra daerah yang mau mengabdi di daerahnya sendiri. "Itu mungkin lebih diprioritaskan di sana. Kalau perlu memang diberikan peluang untuk nantinya bisa terangkat. Sehingga tidak memerlukan lagi untuk pindah," jelasnya.
Terkait jumlah ideal guru di satu sekolah, Pengamat Pendidikan ini
merinci, satu sekolah di jenjang SD misalnya, paling tidak ada kepala sekolahnya dan guru kelasnya dan guru bidang studi Agama, Olah Raga, dan Guru Seni. Nah untuk SMP dan SMA sebaiknya semua guru bidang studi ada ditambah guru bimbingan konseling.
"Idealnya guru bimbingan konseling itu satu guru per 150 siswa. Di kabupaten kadang-kadang ada sekolah ribuan siswanya, guru BK-nya hanya dua atau tiga, itu tidak ideal," bebernya.
Berdaya Tanpa Memikirkan Honor
Abdul Saman, Pengamat Pendidikan sekaligus Dekan FIP Universitas Negeri UNM mengakui persoalan penyebaran guru berstatus PNS yang tidak merata itu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah.
"Memang tidak normal di Sulawesi Selatan ini, sekolah-sekolah (penyebaran guru, red) tidak merata. Jadi hanya terpenuhi itupun juga di perkotaan masih banyak juga," jelasnya.
"Jadi memang sih pekerjaan berat pemerintah, itu karena kita memang sangat kekurangan PNS. Makanya sekarang banyak menggunakan guru kontrak itupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya," beber Abdul Saman.
Dia mengapresiasi masih adanya guru honorer yang berdaya dan tidak terlalu memikirkan honor, namun tetap mengaplikasikan keilmuannya dalam mendidik anak-anak bangsa.
