Kepala Puskesmas Rappokalling, dr Gusti, menyebutkan dari diagnosis awal, Rosmiati mengalami malnutrisi alias kekurangan gizi. "Tetapi kepastiannya harus dari hasil pemeriksaan RS Daya," katanya.
Anggaran Jomplang
Dalam catatan FAJAR, gizi buruk hanya dianggarkan Rp172 juta. Sangat jauh dari cukup, sebab seorang anak gizi buruk memerlukan penanganan kesehatan lebih lanjut.
Bila dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas DPRD Makassar, angka tersebut hanya secuil kecil. Pada 2020, total Rp65,87 miliar anggaran untuk kebutuhan perjalanan dinas wakil rakyat itu. Meski kemudian dikoreksi lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp31,80 miliar.
Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Ali Asrawi Ramadhan
angaran perjalan dinas DPRD Kota Makassar ini sangat besar. Wakil rakyat cenderung mengabaikan rakyat dengan menggelontorkan dana besar untuk lembaga sendiri, namun alokasi kecil untuk warga miskin, termasuk untuk anak gizi kurang/buruk.
"Silakan bandingkan dengan bagaimana perencanaan perjalanan dinas di kantor lain," katanya.
Padahal, seharusnya pada situasi saat ini, dewan lebih peka dalam mengambil kebijakan apalagi soal anggaran. Apalagi, dalam situasi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah harusnya berpikir bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pola konsumsi yang menurun, paling tidak menunjukan kepedulian soal itu.
Perjalanan dinas sebesar itu, harusnya dipotong saja karena banyak hal saat ini tidak perlu perjalanan dinas. "Komunikasi serta konsultasi saat ini dapat dilakukan virtual," katanya.
