Abaikan Rakyat, Anggaran Gizi Buruk Minim, Perjalanan Dinas DPRD Makassar Puluhan Miliar

Kamis, 17 Juni 2021 12:26

Abaikan Rakyat

Bila dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas DPRD Makassar, angka tersebut hanya secuil kecil. Pada 2020, total Rp65,87 miliar anggaran untuk kebutuhan perjalanan dinas wakil rakyat itu. Meski kemudian dikoreksi lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp31,80 miliar.

Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Ali Asrawi Ramadhanangaran perjalan dinas DPRD Kota Makassar ini sangat besar. Wakil rakyat cenderung mengabaikan rakyat dengan menggelontorkan dana besar untuk lembaga sendiri, namun alokasi kecil untuk warga miskin, termasuk untuk anak gizi kurang/buruk.

“Silakan bandingkan dengan bagaimana perencanaan perjalanan dinas di kantor lain,” katanya.

Padahal, seharusnya pada situasi saat ini, dewan lebih peka dalam mengambil kebijakan apalagi soal anggaran. Apalagi, dalam situasi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah harusnya berpikir bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pola konsumsi yang menurun, paling tidak menunjukan kepedulian soal itu.

Perjalanan dinas sebesar itu, harusnya dipotong saja karena banyak hal saat ini tidak perlu perjalanan dinas. “Komunikasi serta konsultasi saat ini dapat dilakukan virtual,” katanya.

Jangan sampai, perjalanan tersebut juga tidak begitu produktif. Sehingga cenderung hanya buang-buang anggaran saja atau hanya sekadar mengejar SPPD dan pelesiran.

Kasus Naik

Data yang dihimpun FAJAR dari Dinas Kesehatan (Diskes) Makassar menunjukkan untuk prevalensi status gizi buruk ada kenaikan 0.11 persen dan gizi kurang 1,67 persen pada 2020.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Diskes Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan dengan kondisi tersebut, alokasi pemberian makanan tambahan (PMT) setiap tahun jumlahnya hampir sama.

Kondisi gizi buruk di Makassar dominan karena ada penyakit penyerta. Sementara gizi kurang memang karena ekonomi keluarga dan tingkat pola asuh dari keluarga.

Komentar

VIDEO TERKINI