"Kami punya banyak alasan mengajukan interpelasi. Lagian kenapa takut, pihak Kejati saja sudah bersurat ke provinsi, siap melakukan pendampingan. Kita juga punya inspektorat untuk pendampingan," ungkapnya.
Politikus Demokrat, Sukri Umar juga mendukung penggunaan hak interpelasi tersebut. Apapun yang disepakati oleh teman-teman di DPRD, kata Sukri, kami sangat mendukung. Apalagi untuk kepentingan rakyat
"Fraksi Demokrat solid," ucapnya.
Sukri menambahkan bahwa Dana Hibah dan Dana Bansos sudah direncanakan dan tertuang dalam RKA dan DPA-nya. Itu artinya sudah siap eksekusi.
"Kalau tiba-tiba tidak mau tanda tangan berarti ada masalah. Mereka eksekutif yang susun dan sepakati. Jadi mereka yang bermasalah. Tolong jangan main-main, apalagi dimasa pandemi ini rakyat butuh pemulihan, ekonomi harus bergerak, jangan tunda-tunda hak mereka yang ada di hibah bansos itu," ujarnya.
Sudirman dari Fraksi Golkar ikut menegaskan pentingnya dana hibah dan bansos. Menurutnya, penggunaan dana itu bisa mengangkat kondisi Sulbar saat ini yang tengah terpuruk akibat pandemi dan gempa.
"Postur APBD untuk belanja publik cuman 20 persen. Sementara belanja untuk ASN kurang lebih 80 persen. Pemprov ini tidak berpihak pada rakyat kecil," ujar Sudirman.
Jika gubernur tidak merespons dengan baik usulan DPRD ini maka bukan tidak mungkin kami akan gunakan hak angket. "Nanti kita bisa hak angket, kalau tidak jelas," ucapnya.
Selain NasDem, Golkar, dan Demokrat. Partai PDIP dan PKB juga disebut sudah sepakat dengan usulan tersebut. FAJAR sudah menghubungi sejumlah parpol yang menjadi pengusung utama Gubernur Ali, seperti Gerindra, namun belum mendapat respons sampai berita in diturunkan.
