FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - - Sektor pendapatan untuk APBD Perubahan Sulsel ditarget mencapai Rp10,44 Triliun. Jumlah itu berkurang dari proyeksi awal sebesar Rp10,708 triliun.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif dan Ketua Komisi C Sri Rahmi mengaku maklum. Selain karena sektor PAD yang tidak maksimal, juga karena ada penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kita memaklumi kondisi ini secara realistis. Meski bisa saja kita mematok target tinggi kepada Pemprov Sulsel," kata Syaharuddin Alrif dalam Coffee morning Jumat, 19 September.
PAD misalnya, banyak terpangkas dari pemberlakukan PPKM yang terus berlanjut. Juga adanya kewajiban pemprov mengalokasikan 8 persen anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di Sulsel.
Kondisi tersebut diakui Kabid Perencanaan dan Pelaporan Bappenda Sulsel. Hal paling penting bagi Syahar adalah jangan sampai kondisi keuangan daerah seperti tahun anggaran 2020.
Dimana banyak program dikerjakan namun ternyata tidak ada dana karena kondisi keuangan yang minim. "Paling penting kita ingin normalisasi keuangan," bebernya.
Hal senada disampaikan Sri Rahmi. Politikus PKS Sulsel ini menyampaikan mereka mendorong secara aktif baik kepada dinas dan masyarakat untuk taat membayar pajak.
Hal itu ikut membantu pembangunan daerah di Sulsel. Bersama anggota Komisi C Irwan Hamid dia mengurai lima sektor pajak yang bisa dimaksimalkan daerah yakni pajak kendaraan, rokok, bea balik nama, bahan bakar dan pajak air permukaan. (nsrn)
