FAJAR.CO.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dugaan pelanggaran hukum pada pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) diusut tuntas sampai selesai.
Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).
Mahfud menyatakan dirinya mendapat langsung perintah Presiden mengusut proyek pada tahun 2015 yang diduga merugikan negara Rp1 triliun.
“Hari Rabu kemarin, saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan Presiden Jokowi memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” ujar Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan, pemerintah memang sudah beberapa kali membahas kasus satelit Kemhan tersebut dalam rapat.
Termasuk, mendiskusikan bersama Menteri Pertahanan, Menkominfo, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.
Mahfud menyatakan bahwa kasus itu telah membuat negara mengalami kerugian hampir Rp1 triliun.
Kerugian itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015.
“Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud.
Mahfud menambahkan dana baru tersedia pada 2016, tetapi dilakukan self blocking oleh Kemhan.
Tak hanya itu, Kemhan juga menekan kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meski belum tersedia anggaran. (pojok)
