Wandy menjelaskan, sesuai ketentuan di naskah RUU IKN yang telah disetujui jadi UU IKN oleh DPR, PP akan ditetapkan dua bulan setelah persetujuan UU IKN. Proyeksi besaran komposisi pembiayaan IKN dari APBN yang sempat termuat di laman www.ikn.go.id merupakan besaran yang bersifat perkiraan. Angka itu timbul sebelum pemerintah bertemu dengan DPR untuk persetujuan Rancangan UU IKN menjadi UU IKN.
”Jadi bisa disimpulkan bahwa angka tersebut perkiraan sementara yang dibutuhkan hingga 2024. Dan harus diingat bahwa ini adalah proyek multiyears (proyek tahun jamak) dengan 5 tahap hingga 2045. Sehingga, persentase itu pada akhirnya akan mengecil,” papar Wandy. (ant/jpg/fajar)
