FAJAR.CO.ID --- Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Tamalate berlangsung di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/2/2022).
Kegiatan itu dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail, sejumlah pejabat dan anggota DPRD Makassar, di antaranya Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B), dan Yenni Rahman (Komisi D) serta Kepala Bappeda, beberapa perangkat daerah, Camat, beberapa lurah, FKLPM, dan LPM.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan beberapa hal tentang dana kelurahan. Harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik harus benar-benar efektif, sesuai prioritas dan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya.
“Jadi dalam mengusulkan tidak perlu adanya tendensi dari pihak manapun, namun harus objektif sesuai skala prioritas yang ada,” ujar Helmy.
Sementara itu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Hamka Darwis, hadir dalam musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate tersebut.
Pada kesempatan ini, Hamka mengatakan musrenbang merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah.
Musrenbang jadi wadah menyerap aspirasi dan usulan kebutuhan masyarakat, baik menyangkut infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM, dan kegiatan sosial lainnya.
Dalam proses yang berlangsung, beberapa perwakilan LPM menyampaikan beberapa harapannya agar perbaikan drainase dan alat, serta jalan lingkungan di masing-masing wilayah bisa menjadi program prioritas untuk 2023.
