Lanjut calon tunggal dalam Musda Gapensi ini, bahwa apa yang dikatakan pak Ridwan itu juga betul, ini kan kita semua berhadapan dengan regulasi, bisa orang Papua ikut tender di Sultra dan bisa menang, makanya saya katakan mungkin saya akan memberikan masukan-masukan ke bapak Ridwan Bae seperti itu, kalau bisa regulasi itu ditambahkan, bahwa kalau ada perusahaan-perusahaan luar, atau perusahaan besar atau BUMN ingin main di Sultra, dia harus berdampingan atau ber KSO dengan perusahaan lokal.
"Seperti contoh, saya kasih kita gambaran, misalnya proyek dengan anggaran 100 miliar, itu yang bisa melakukan lelang di proyek itu, dengan anggaran 100 miliar, itu harus punya pengalaman sejenis kurang lebih 35 miliar, sekarang yang jadi pertanyaan, ada nda proyek misalnya jembatan, kan kita selama ini bermain di wilayah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, dan tidak ada yang sebesar itu,"bebernya.
Sambungnya, sekarang kita mau masuk di wilayah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan contoh jembatan dengan anggaran 100 miliar, mana ada proyek APBD yang anggaran 35 miliar, tapi kalau kita berKSO dengan pengusaha dari luar seperti contoh kalau kita misalnya, kalau ada perusahaan BUMN yang bekerja dengan nilai 100 miliar, dan kita ber KSO, kita ambil saja 30 persen atau 30 miliar, kan setelah kontrak habis, pekerjaan selesai, ini 30 miliar ini kita jadikan pengalaman perusahaan kita, ada proyek yang 90 miliar, ayo kita tender sendiri, kan aman kita.
"Kalau bicara kemampuan, kita nda jauh-jauh beda juga dengan pengusaha dari luar, malah pengusaha dari luar selalu minta tolong kepada pengusaha lokal di Sultra, utamanya seperti rantai pasok, mereka tidak tahu dimana rantai pasok dengan pekerjaan di daerah sini, kita yang lakukan,"
