FAJAR.CO.ID -- Politisi dan kader PDI Perjuangan beramai-ramai menolak penundaan pemilu 2024 sekaligus menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mukhlis Basri misalnya, tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 itu akan membuat Indonesia jauh lebih buruk ketimbang masa Orde Baru.
Karena itu, Mukhlis mengimbau kepada para petinggi partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 agar tak memperpanjang wacana menyesatkan itu.
“Agar segelintir kelompok yang mengatasnamakan rakyat republik ini untuk berhenti,” imbaunya, Selasa (1/3/2022).
Mukhlis Basri juga menegaskan siap melawan karena wacana tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.
“Tidak ada kata kompromi, harus dilawan,” tegas Mukhlis.
Hal senada juga disampaikan politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno yang memastikan sikap PDIP sesuai dengan pernyataan Sekjen Hasto Kristiyanto yang menolak penundaan Pemilu 2024.
“Kalau kami berpedoman pada pernyataan Sekjen Hasto yang sudah jelas dan tegas,” ujarnya dikutip dari RMOL.
Selain tidak berlandaskan hukum, ia menyebut usulan itu tidak konstitusional.
Sementara, politisi senior PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira menyebut penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum dan politik.
Selain itu, akan membuat kekosongan jabatan yang dipilih rakyat mulai dari dari kabupaten/kota sampai pusat.
Anehnya, wacana ini muncul setelah Komisi II yang merupakan perwakilan partai-partai, sudah memutuskan agenda Pemilu 2024.
