FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan meminta Jokowi untuk memecat menteri yang mendukung penundaan pemilu.
"Jokowi harus berhentikan menteri yang usulkan Kudeta Konstitusi,"kata Anthony, Jumat, 4 Maret 2022.
Sementara, menteri yang mendukung penundaan pemilu adalah Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Anthony mengungkapkan, penundaan pemilu merupakan suatu tindakan pelanggan konstitusi.
"Karena 1) Melanggar Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat,"lanjutnya.
Selain itu, dirinya meminta Jokowi untuk tegas menolak wacana penundaan pemilu. Untuk membuktikan pihak istana memang tidak terlibat dalam kasus ini.
"2) Bersihkan nama Presiden dari makar Kedaulatan Rakyat. Kalau tidak, publik curiga terus istana terlibat dan dalang dari semua ini,"pungkasnya.
Diketahui, Ada tiga Ketua Umum partai politik (parpol) mendukung pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunda.
Tiga Ketum parpol tersebut diantaranya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (ikbal/fajar)
