FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut di lingkaran pemerintah tidak pernah membahas penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," kata Mahfud MD melalui keterangan resmi yang disiarkan YouTube akun Kemenko Polhukam, Senin (7/3).
Mantan Ketua MK itu bahkan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak pernah membahas dua isu tersebut.
Penundaan Pemilu Jokowi, kata Mahfud, justru berkomitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana dengan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, dan masa kampanye bisa efektif. "Ini didasarkan atau disampaikan presiden pada 14 September 2021 di sidang kabinet terbatas," ujarnya.
Selain itu, pemerintah menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 17 September 2021 dan 23 September 2021.
Mengacu pada hasil rapat tersebut, pemerintah kemudian mengusulkan pemungutan suara pesta demokrasi lima tahunan pada 8 atau 15 Mei 2024. Usul itu disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.
"Jadi, itu posisinya. Kabinet dan presiden minta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti pada 2024," ucap Mahfud menegaskan.
Namun, kata pria kelahiran Jawa Timur itu, DPR dan KPU mengusulkan alternatif tanggal lain untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Akhirnya, pemungutan suara Pemilu 2024 disepakati bersama antara pemerintah, KPU, dan DPR pada 14 Februari 2024 melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022.
