FAJAR.CO.ID, PAPUA -- Polda Papua minta perusahaan menghentikan pembangunan base transceiver station (BTS) di daerah rawan gangguan keamanan. Hal tersebut setelah terjadinya kasus pembantaian terhadap karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di pedalaman Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Rabu (2/3).
”Memang saya sudah perintahkan untuk menghentikan pembangunan BTS di sejumlah daerah yang rawan gangguan keamanan,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Minggu (13/3).
Menurut dia, ada beberapa daerah di Papua yang rawan gangguan keamanan. Selain Kabupaten Puncak, juga ada beberapa daerah, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga.
Kapolda berharap agara perusahaan yang mengerjakan pembangunan, bukan hanya BTS, memberitahukan keberadaan mereka kepada aparat keamanan.
”Jangan datang diam-diam. Iya kalau selama pengerjaan berlangsung aman. Akan tetapi, bila sebaliknya, ada gangguan keamanan hingga menimbulkan korban jiwa,” ucap Fakhiri.
Dia menyatakan, hal itu diterapkan pihak perusahaan yang lakukan pembangunan di Papua. Bila aparat keamanan mengetahui keberadaan mereka, jika ada indikasi meningkatnya masalah keamanan dapat segera menentukan langkah-langkah agar dapat mengamankan karyawan.
KKB pada Rabu (2/3), melakukan pembantaian terhadap karyawan PT PTT hingga menewaskan delapan orang. Insiden itu diketahui pada Kamis (3/3) setelah seorang karyawan yang selamat dalam insiden tersebut, Nelson Sarira, memberitahukan kejadian tersebut. Bahkan, terekam pula di CCTV di BTS.
