FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu sentral di kancah politik. Hal itu menimbulkan reaksi pro dan kontra dari publik.
Pengamat politik Maizal Alfian menilai penghembusan dua isu disinyalir ada pihak-pihak yang ketakutan. Umumnya isu itu relatif dilontarkan oleh orang-orang yang beririsan dengan lingkaran Istana. Seperti sejumlah ketua parpol yang berada di barisan koalisi pemerintah. Yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Kemudian dua menteri kabinet Indonesia Kerja, yakni Menteri Investasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
“Mereka menyampaikan isu itu dengan beberapa skenario,” ujar Maizal Alfian kepada JawaPos.com, Senin (14/3).
Adapun skenario dari isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Maizal Alfian, diawali dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Ketika itu, Bahlil mengatakan, para pengusaha menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor stabilitas ekonomi.
“Namun, tidak ada satu pun pengusaha yang mengucap kalimat tersebut secara terbuka,” sebut direktur ekskutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) tersebut.
Skenario selanjutnya, Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penundaan pemilu dengan anggapan keinginan masyarakat yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah atau presiden Jokowi. “Menurut Cak Imin dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak,” sebut dia.
