Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan Komisi B DPRD Sulsel dan Komisi IV DPR RI.
RDP yang berlangsung di Warkop Papa Ong Jalan Rusa, Kota Makassar, Senin (14/3/2022) malam ini
Membahas tentang keluhan nelayan di Sulsel, terkait beberapa hal.
Seperti jauhnya sulitnya penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), asuransi kesehatan nelayan yang kurang, serta sulitnya akses mendapat solar.
"Pertama masalah pelayanan SPB di pulau. Saat ini justru yang banyak pelabuhan tidak ada pelayanan, termasuk Paotere Itu kami minta agar bisa difasilitasi, supaya kementerian kelautan bisa memberikan perhatian," ujar Dewan Pimpinan HNSI Sulsel, Andi Hairil.
Kedua, kata Hairil, nelayan yang ada di pulau yang jaraknya jauh dari pelabuhan, diminta agar ada kebijakan dari pemerintah pusat agar penerbitan suratnya bisa dilakukan di desa atau kelurahan.
"Karena kalau dari pulau ke Makassar itu, butuh dua hari dua malam. Sehingga tidak mungkin, sementara tempat tangkapnya dekat dari pulaunya, itu yang kami minta untuk disampaikan," jelasnya.
Ketiga, sulitnya nelayan mendapat solar, bahkan selama ini ada yang masih membeli dengan harga Rp20 ribu per-liter, padahal harga solar subsidi hanya lima ribuan.
"itun kalau ada, kalau tidak ada? Padahal itu sangat dibutuhkan," katanya.
Terakhir, ia meminta agar penerbitan SPB kembali diberikan kepada Dinas Perhubungan.
Pasalnya HNSI menilai, jika porses penerbitan SPB di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memakan waktu yang lama.
