Kepala daerah berlatar belakang profesional hukum ini meminta, kegiatan Amaliah Ramadhan ini harus dijadikan laporan yang dikelola masing-masing tim Media Penggalangan Opini (MPO) DPD II. Mengingat di era informasi digital, DPP meminta MPO daerah wajib hukumnya untuk aktif.
"Di era digital saat ini, tidak ada lagi alasan kita menyatakan sudah bekerja tetapi tidak ada bukti. Kinerja kita harus seiring dengan aktifnya MPO. Karena ini sudah perintah DPP," pungkasnya. (rls/fajar)
