FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Mayoritas DPC Demokrat se-Sulsel mempertanyakan keputusan DPP yang lebih memilih Ni'matullah (Ulla) ketimbang Ilham Arief Sirajuddin (IAS) menjadi Ketua DPD Demokrat Sulsel.
IAS diketahui mengumpulkan suara lebih banyak dibandingkan Ulla pada musyawarah daerah (musda). Pada momen yang sama, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ulla juga ditolak.
Ketua DPC Demokrat Maros, Amirulllah Nur, mewakili 16 DPC menyampaikan, pihaknya hingga kini masih mempertanyakan sekaligus memprotes keputusan DPP.
Pihaknya masih heran dengan dasar pengambilan keputusan DPP sehingga memilih figur yang tidak didukung mayoritas akar rumput, dan parahnya lagi LPj-nya ditolak pada musda. Olehnya itu, penetapan Ulla dinilai cacat hukum.
"Gimana bisa seorang calon ketua DPD LPj-nya ditolak bisa ditetapkan sebagai ketua. Penetapan Ni'matullah cacat hukum. DPP mesti menjelaskan apa kriteria penilaian untuk menentukan ketua DPD," ungkap dia.
"Kok bisa 16 DPC dikalahkan dengan 9 (suara). Lalu di Jawa Timur, 25 DPC dikalahkan dengan yang 13 DPC. Dimana letak demokrasinya, DPP ini logika apa yang dipakai," sambung Amirullah.
Lebih jauh, ia membeberkan alasan mayoritas DPC menolak LPj Ulla ada beberapa pertimbangan. Pertama, terus menurunnya kursi parlemen Demokrat pada Pemilu 2019 di semua tingkatan.
Di DPR RI, perolehan kursi turun dari 3 menjadi 2 kursi. Di DPRD Sulsel, perolehan kursi turun dari 11 menjadi 10 kursi dan DPRD kabupaten/kota turun dari 91 menjadi 71 kursi.
Pertimbangan kedua, konsolidasi dan koordinasi partai di bawah kepemimpinan Ulla tidak berjalan. Sejak awal hingga akhir kepengurusannya pada periode lalu, Ulla diketahui tidak pernah melaksanakan rakerda dan validasi kepengurusan.
