FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota DPRD Kota Makassar fraksi Golkar, Apiaty K Main Syam menerima aspirasi dari masyarakat Jalan Gunung Lakon, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang dalam acara reses II masa sidang II tahun anggaran 2021/2022, Senin 11 April.
Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah menjadi persoalan yang mengemuka pada gelaran temu konstituen tersebut.
Seorang warga Jalan Gunung Lakon, lorong 59 D menyampaikan KIS yang tidak digunakan selama tiga bulan akan dinonaktifkan.
Sehingga masyarakat bingung saat berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.
Apiaty lalu menyarankan warga untuk sesekali memeriksakan kesehatannya ke balai kesehatan dengan menggunakan KIS.
"KIS dinonaktifkan pemerintah karena tidak pernah digunakan oleh pemegang manfaat. Oleh karena itu saya menyarankan secara berkala untuk memeriksakan kesehatan ke puskesmas," kata Apiaty.
Misalnya, ujar dia, memeriksa kadar kolestrol, gula darah, atau keluhan kesehatan lainnya.
"Ini perlu dilakukan untuk mengetahui penyakit apa yang ada di tubuh kita. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru berobat. Supaya juga riwayat kesehatannya terdata di puskesmas," tuturnya.
Apiaty menambahkan KIS yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali dengan mendatangi Dinas Sosial.
“Tapi setelah diaktifkan, kita harus menunggu 6 bulan ke depan untuk menerima manfaat dari program kesehatan itu,” ungkapnya. (dra/fajar)
