Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat menambahkan bahwa diperlukan ketetapan regulasi operasional untuk Pelabuhan Tanjung Silopo dan juga berharap agar segera tersedia perangkat maupun jaringan untuk menunjang pemberian pelayanan Keimigrasian saat kedatangan maupun keberangkatan PMI yang melalui pelabuhan Tanjung Silopo Nantinya. (*/fnn)
