Ada pendataan yang kurang jelas oleh pihak Balai KA, hal ini kemudian menuai respon lantaran Pemerintah Kota Makassar tak dilibatkan dalam rapat pembangunan di sana. Sehingga diputuskan untuk digelar pertemuan pada Selasa 21 Juni kemarin.
"Sebelumnya memang untuk itu (lahan) dibicarakan (lewat pertemuan) dengan wali kota. Ini yang akhirnya belum diputuskan. Masih akan kita bicarakan dengan pihak kementerian dari tim kajian," jelasnya.
Sementara ditanya soal sistem elevated yang akan diadopsi, Iqbal mengatakan masih menunggu hasil pertemuan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
"Balai masih belum berubah dan harusnya sih masih perencanaan lama dipakai yang landed. Mereka (balai KA) belum memasukkan usulan dari wali kota, yang bisa memutuskan adalah pihak kementerian," tutur eks Pj Walikota Makassar ini.
Sementara itu Walikota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku awalnya tak mempermasalahkan hal ini, namun akibat tak dilibatkan, dirinya mengajukan keberatan ke Provinsi dan Pusat.
"Awalnya itu ada empat yang tersandung pembebasan lahan, sekarang sudah jadi lima," sindir Danny.
Dia mengaku selama ini tak dilibatkan dalam pembicaraan soal rel kereta api itu, padahal beberapa lahan milik Pemkot digunakan.
Beberapa rancangan hasil tinjauannya dinilai tak sesuai dengan harapan kota. Seperti stasiun yang kata dia yang menggunakan kawasan Lantebung.
"Bagaimana kira-kira begitu. Ke terminal saja dengan besarnya jalan itu tidak mau ke terminal apalagi mau ke Lantebung," ujar Danny. (ikbal/fajar)
