FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pekan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) IX Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, WALHI, Jaring Nusa dan EcoNusa menggelar workshop bertema Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Kelola Rakyat di Kawasan Pesisir Laut.
Wakil Ketua Organisasi Perempuan Kodingareng, Nursina menjelaskan, workshop tersebut membahas skema pengembangan ekonomi yang mendukung rakyat dan juga upaya pelestarian di laut pesisir dan pulau kecil. dimana disebut bahwa, workshop tersebut bertujuan untuk meramu berbagai perspektif dari perwakilan anggota WALHI, berbagai lembaga CSO’s, masyarakat pesisir, Jaring Nusa dan EcoNusa dalam upaya memperluas wilayah kelola rakyat dari aspek penguatan ekonomi lokal.
"Perlindungan dan pengakuan wilayah kelola rakyat di pesisir dan pulau kecil menjadi penting. Penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Lompo, karena ini merupakan satu dari sekian banyak kasus di Sulawesi Selatan yang telah membawa kehancuran ekosistem laut dan pesisir, yang kemudian memutus sumber pendapatan keluarga nelayan di pulau itu," jelasnya.
Lanjut Nursina, yang merupakan pembicara kunci dalam workshop tersebut menjelaskan dampak pertambangan di Pulau Kodingareng. Ia menyebut bahwa, semenjak tambang masuk ke pulaunya, banyak terjadi kerusakan bahkan pendapatan nelayan dari melaut tidak lagi dapat diandalkan.
"Sekarang banyak nelayan jadi pedagang keliling dan berjualan online untuk kehidupan sehari-hari. Banyak nelayan yang berpindah ke provinsi lain dan berganti profesi, karena kerusakan ruang hidup kami. Kami akan tetap berjuang. Kami sekarang bisa paham penambangan itu sangat terdampak terhadap hidup dan ekonomi kami. PT. Boskalis tidak menambang lagi saat ini, tapi dampak masih dirasakan hingga kini," bebernya.
