“Sudah 500 lebih tenaga administrasi. Sementara yang kami butuhkan guru. Banyak saya lihat penempatan sudah ditransfer. Kan sebelumnya 1.900 lebih guruku itu sekitar 200 lebih yang belum terakomodir. Tapi saya rencana laporkan waktu awal terakomodir,” jelas Muhyiddin kepada Fajar.co.id, Kamis, (7/7/2022).
Untuk penganggaran sendiri kata dia, sebelumnya ada untuk 1600 guru honorer jenjang SD dan 600 jenjang SMP.
Muhyiddin mengatakan, hasil pengumuman tersebut masih harus berkoodinasi dengan pihak BKPSDM. “Itukan pemberkasan masih diminta ke BKPSDM,” tambahnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Makassar Andi Siswanta Attas menyebut pihaknya sudah tak memiliki kewenangan terkait Laskar Pelangi karena telah diumumkan. Selanjutnya diserahkan kepada OPD masing-masing.
“Tanyakan ke kadisnya. Laskar pelangi sudah selesai bagi BKPSDMD, diserahkan semuanya ke dinas masing-masing,” jawab Siswanta singkat ketika dihubungi.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengaku kecewa dengan kinerja BKD.
Dia mempertanyakan kriteria dalam penentuan kelulusan khususnya di dinas pendidikan. Hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima.
“Banyak tenaga guru yang tidak diperpanjang kontraknya, mereka sudah mengabdi selama ini. Sudah ada K2, sudah ada sertifikasi. Terus di sisi lain menerima tenaga kontrak bahkan menurut Kepala Dinas Pendidikan sampai Kemarin sudah 500-an lebih yang datang melapor,” ucap Ketua PAN Makassar ini.
Selain itu, dia juga mengaku kecewa dengan Dinas Pendidikan Makassar. Pasalnya kata dia, Dinas Pendidikan telah menjamin akan mengakomodir para guru yang telah lama mengabdi.
