Kehadiran mal pelayanan itu sangat berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat.
"Perlu pengaturan yang ketat dan tidak ada istilah menyogok sana sini, apalagi sistim percaloan," ungkapnya.
Sementara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mengatakan MPP adalah bentuk upaya bersama mempermudah pelayanan dari sisi sarana prasana.
"Sehingga sarana prasarana masyarakat lebih dekat ,menyatu, dan nyaman di situ," katanya.
Menurutnya ASN juga harus memberikan pelayanan yang cermat kepada masyarakat.
"Ini juga melatih ASN untuk bekerja secara lincah dan professional serta transparansi," ungkapnya.
Dia juga berharap dengan adanya MPP ini dapat memudahkan investor masuk di Sulawesi Selatan.
"Ya kala perlu kita harus menjemput bola. Misalnya untuk pengurusan izin atau sertifikat kita permudah dengan membawakan sertifikatnya kerumah, sehingga investor merasa nyaman dan aman," jelasnya
Sedangkan Bupati Maros, AS Chaidir Syam menyampaikan rasa terimakasihnya atas kesediaan KemenPAN-RB secara khusus untuk meresmikan 4 MPP di Kabupaten Maros.
"Adanya MPP ini kita semakin bersemangat melayani masyarakat. Ini adalah ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi," ungkapnya.
Dia juga mengatakan kalau mal pelayanan publik ini merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan.
Dimana Salah satu prioritas kerja bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin untuk mencapai Indonesia maju adalah melalui reformasi birokrasi pelayanan publik.
