FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aksi demonstrasi yang dilakukan di Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Tidung, Kecamatan Rappocini dihadang oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah massa aksi menembus Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel.
Aksi ini berkaitan dengan indikasi dugaan korupsi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan dugaan penambahan siswa baru di beberapa SMAN/SMKN oleh Dinas Pendidikan Sulsel tahun 2022/2023.
Jenderal Lapangan, Saddam Husein mengatakan, dalam hal ini adanya indikasi dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah SMAN sebanyak 23 SMKN sebanyak 10 se-kota Makassar tahun ajaran 2022/2023.
Daftar nama-nama itu kata dia dikirim melalui WhatsApp oleh oknum Dinas Pendidikan Sulsel.
“Daftar nama-nama yang dikirim Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel dalam hal ini atas nama Asqar di mana hal ini kuat diduga melanggar Permendikbud tentang Dapodik yang Jumlah maksimal siswa per rombel sebanyak 36,” jelasnya.
Namun hasil temuan kata dia, ada beberapa SMAN/SMKN melebihi batas Maksimal yang ditetapkan.
“Sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan ditutup yang dimana kurang lebih 2 ribu siswa siluman yang dipaksakan harus diakomodir di setiap SMAN/SMKN sekota Makassar, tanpa memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar,” ucapnya.
Selain itu, ada dugaan penambahan 40 Siswa di SMAN 1 Makassar kurang lebih 40 siswa pada 18 Agustus 2022.
Adapun indikasi dugaan manipulasi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun anggaran 2022/2023 dengan berkisaran Rp2,3 Miliar lebih di Dinas Pendidikan Provensi Sulawesi-Selatan.
