“Selain itu, proyek food estate, Ibu Kota Negera (IKN) ataupun kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dialihkan sementara ke subsidi,” ujarnya.
Mereka pun mendesak pemerintah agar segera menurunkan harga BBM.
Selain itu, mereka juga meminta DPRD Maros agar mendesak DPR RI untuk mengevaluasi kinerja BPH migas karena dinilai tidak manpu mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM.
“Kami juga meminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk meningkatkan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Peserta aksi juga mendesak presiden RI untuk membentuk Satgas pengawasan terkait penerimaan BBM.
“Terakhir, kami meminta Kapolres Maros untuk mengusut mafia migas yang ada di Maros,” tuturnya. (rin)
