Ada banyak program yang dilakukan kedepan, tetapi melakukan assesor atau sertifikasi kepada pekerja dibidang jasa konstruksi yang diutamakan.
"Jadi ini untuk yang sertifikasi kompetensi kerja (SKK) dari jenjang 7-9 atau sekelas assesor. Nanti juga akan dilaksanakan penerbitan SKK dari jenjang 1-6 atau setara operator dan pelaksana tenaga terampil atau tukang," ucapnya
Tujuan utama kegiatan tersebut kata Djamaluddin, yaitu melahirkan tenaga assesor yang nanti lingkup kerjanya mengassestmen tenaga ahli yang akan diberikan SKK.
"Sesuai aturan saat ini harus punya sertifikasi, lembaga harus terakreditasi LPJK yang merupakan perpanjangan tangan dari kementrian PUPR," ucapnya.
Sebab dulunya LPJK yang melahirkan SKK, sekarang LPS yang tangani. Khususnya untuk tenaga ahli atau perorangan.
Salah seorang peserta pelatihan Assesor dari Sulsel, Iskandar Gani mengatakan yang di berikan materi itu terkait penjelasan ada 18 skema, terkait jasa konstruksi.
Tetapi saat ini untuk memenuhi jasa konstruksi lebih mendalam, ditambah 81 skema sehingga menjadi 99 skema.
"Skema ini yang harus diketahui assesor untum memenuhi tuntutan jasa konstruksi khususnya dibidang sipil," Ucap pria yang juga Koordinasi wilayah III Sulampua.
Kata dia, pelatihan Assesor Pertahkonas ini mengambil bidang sipil dan pesertanya dari Korwil 3 membawahi Maluku Sulawesi dan Papua.
"Kita berharap pelatihan ini meningkatkan kompetensi anggota dan bagi DPD Pertahkindo Sulsel saat ini sudah memiliki assesor sendiri sehingga ke depan dapat menunjang program kegiatan organisasi khususnya dalam mencetak calon-calon tenaga ahli dalam berbagai bidang keahlian konstruksi," ucapnya. (*)
