Untuk itu, menurut Haris, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tentang kewajiban harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana Amanah dari Undang-undang 13 tahun 2022, agar seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melakukan harmonisasi produk hukum daerahnya di Kanwil Sulsel.
Selanjutnya, juga telah dilakukan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan di 5 Kabupaten/Kota.
“Ada 10 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah memenuhi Syarat setelah dilakukan penilaian dan verifikasi kuisioner, dan terdapat 26 Desa/kelurahan sadar hukum yang baru terbentuk di tahun 2022,” terang Haris
Terkait dengan kinerja OBH dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, telah terlaksana dengan sangat baik, dimana bantuan hukum litigasi dan non litigasi telah terserap di atas 99 persen. (*/fnn)
