“Sehingga, permohonan yang diajukan nantinya dapat segera mendapat pelindungan hukum. Karena pemeriksaan substantif ini sebenarnya mencocokkan kebenaran dari dokumen deskripsi yang diajukan dengan keadaan di lapangan,” kata Kurniaman.
Ia juga menghimbau Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia terus menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman pentingnya pelindungan IG.
“Harus ada dukungan penuh dari pemerintah daerah kepada petani dan pengrajin penghasil produk IG yang berdampak pada peningkatan pelindungan IG ini,” ucap Kurniaman.
Kurniaman mendorong peningkatan pelindungan terhadap produk IG ini karena, Indonesia dikenal sebagai negara Megabiodiversity yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun diakuinya, produk IG yang berhasil terlindungi hanya sedikit, yaitu 109 produk IG.
“Kalau misalnya kita bandingkan dengan angka, negara India sudah mencacatkan sebanyak 417 produk IG, atau negara tetangga Malaysia berhasil melindungi 104 produk IG-nya,” tuturnya.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi juklak dan juknis ini, Kantor Wilayah Kemenkumham dapat membantu para petani maupun pengrajin penghasil produk IG mendaftarkan IG-nya ke DJKI.
Sementara itu, Sri Esti Haryanti selaku salah satu Tim Ahli IG menyampaikan bahwa terdapat tiga (3) tujuan dari pemeriksaan substantif IG yaitu, pertama, memastikan bahwa dokumen deskripsi barang/ produk IG yang dimohonkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan definisi IG.
