Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan sosialisasi kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis melalui daring pada Kamis, 23 Februari 2023.
Mengapa Juklak dan Juknis pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis (IG) ini penting untuk disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham? Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah memiliki peranan besar dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan publik.
Terkait IG, peranan Kantor Wilayah Kemenkumham sangat besar dalam mensosialisasikan pentingnya pelindungan IG serta memberikan pendampingan kepada kelompok atau perhimpunan petani dan pengrajin penghasil produk IG di daerah.
Karenanya, Kantor Wilayah Kemenkumham dituntut untuk dapat mengerti prosedur dan keilmuan dalam proses pengajuan permohonan IG, khususnya dalam menyusun dokumen deskripsi produk IG.
Mengingat, penyusunan dokumen deskripsi pada permohonan IG sangat penting dalam menentukan apakah produk IG yang diajukan tersebut dapat dilindungi atau tidak.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa sosialisasi juklak dan juknis ini untuk memudahkan Tim Ahli IG dan Kantor Wilayah serta para pemohon IG dalam mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Seperti, dokumen deskripsi permohonan IG.
