Dengan semakin masifnya penerapan SPBE pada masing-masing instansi dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai unit terkecil di sebuah wilayah yang bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
Namun hal tersebut membuka celah kerawanan dan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang tidak hanya dari segi kerahasiannya juga dari segi keutuhan, keaslian, ketersediaan dan anti penyangkalannya.
“Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Bersama BSSN sebagai leading sektor dalam menjaga keamanan informasi dan siber Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulsel telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan keamanan siber nasional," ujar Sudirman.
Di antaranya, lanjut Sudirman. Melalui kegiatan literasi budaya keamanan siber, penguatan terhadap penjaminan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui layanan aduan siber dan sandi, serta implementasi sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan sistem layanan publik pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (Muhsin/Fajar)
