Pada akhirnya Kabiro Perencanaan berpesan agar dalam kontestasi WBK/WBBM Satker harus memposiaikan diri Mewakili Kementerian Dan satker di Wilayah senantiasa menggandeng Ombudsman agar laju pelayanan Publik semakin baik.
Sebelumnya dalam laporannya, Kabag RB Bramantyo Agung Nugroho mengatakan kegiatan pra evaluasi zona integritas ini bertujuan untuk Memberikan pendampingan dan penguatan kepada 45 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh TPN sekaligus memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas data dukung ZI yang telah diunggah oleh 45 satuan kerja sesuai dengan kaidah penilaian TPN.
kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KemenPAN-RB dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh TPN serta mewujudkan wilayah Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Adapun para Pimpinan tinggi pratama yang mendampingi kakanwil dalam kegiatan pra evaluasi diantaranya Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi.(*)
