“21 peserta kandidiat tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden untuk diseleksi menjadi 14 peserta kandidat, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test). Nantinya akan terplih 7 (tujuh) peserta sebagai anggota LPSK periode 2024-2029.” ujar Lies Sulistiani.
Selanjutnya, Zumrotin dalam paparannya menjelaskan pelamar harus memenuhi persyararatan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia (WNI), sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 (lima) tahun, berusia 40 - 65 tahun, berpendidikan minimal S1, berpengalaman di bidang Hukum dan HAM paling singkat 10 Tahun, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pelamar harus mengirimkan berkas pendaftarannya mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai 08 September 2023. Berkas dapat dikirimkan ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK di Kantor LPSK Jl. Raya Bogor KM 24 No 47-49 Jakarta Timur 13750, melalui pos ke alamat Panitia Seleksi tersebut, melalui e-mail [email protected], atau melalui WhatsApp di nomor 0822-1194-8715” jelas Zumrotin.
Sosialisasi ini lalu dirangkaikan dengan penyerahan Plakat dan Laporan Tahunan dari LPSK kepada Kanwil Kemenkumham Sulsel secara simbolis.
Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Divisi Administasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Keimiigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Para Pejabat Administrator dan Pengawas, Perwakilan UPT (Unit Pelaksana Teknis) se-Makassar, Pejabat Fungsional Kemenkumham (Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Fungsional Analis Hukum, Fungsional Penyuluh Hukum, dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan), Jajaran dari Unsur Pemerintah yaitu Instansi Vertikal dan Daerah, Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Apik, Awak Media, Para Mahasiswa, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil. (fajar)
