FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Pelabuhan Makassar telah berhasil menjadi zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Zona Integritas (ZI) merupakan bagian integral dari upaya percepatan reformasi birokrasi, sejalan dengan grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025, road map reformasi birokrasi 2020-2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama, menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pembangunan zona integritas pada kawasan pelabuhan merupakan prioritas utama bagi instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan tersebut, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Makassar, hari ini (6/10).
Arif Toha menekankan bahwa zona integritas adalah komitmen untuk menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani dengan baik, namun demikian, ia juga menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir.
"Diperlukan upaya berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan birokrasi," tegasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
