Pertama adalah membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan dari mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai, untuk isu air yang erat kaitannya dengan politik.
Kedua, adalah pembahasan isu air dengan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai pemerintah hingga lembaga non profit. Ada enam subtema yang membahas berkaitan dengan isu air antara lain water for human and nature, water security and prosperity, disaster risk reduction and management, governance cooperation and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Terakhir adalah terkait persoalan regional/kawasan. Forum nanti akan membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan yakni mediterania, asia pasifik, amerika, dan afrika.
“Ketiga proses tersebut akan menyelaraskan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan, serta tema-tema utama yang diidentifikasi,” kata Diana.
Di samping itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur air minum juga harus sesuai dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dengan tidak hanya memanfaatkan APBN, namun juga dengan APBD dan alternatif pendanaan lainnya.
“Diharapkan BUMD Air Minum yang telah berkinerja sehat dan telah menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR) agar menggunakan pembiayaan alternatif dari luar APBN dan APB,” katanya.
