Selanjutnya Satker perlu mendapat penguatan terkait Benturan Kepentingan, Manajemen Risiko, dan Penanganan Pengaduan, serta Pemenuhan Data Dukung Pembangunan ZI dari
Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal; Sesuai arahan Presiden bahwa Reformasi
Birokrasi dan Pembangunan ZI harus memberikan “Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat” maka Rencana Aksi dan Inovasi yang dibuat harus menggambarkan upaya untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam menerima layanan Kemenkumham
Juga dalam Upaya meningkatkan jumlah satker yang akan mengikuti kontestasi
WBK/WBBM maka perlu dipertimbangkan oleh TPM terkait “Kebijakan Pembatasan
Kuota Kontestasi”. Hal ini dapat mengakomodir satker yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi dan Yang perlu pula diperhatikan oleh TPM maupun Satker adalah
terkait Penentuan Jumlah Responden Survei SPAK – SPKP.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Kamaruddin menyampaikan bahwa permasalahan umum gagalnya mendapatkan predikat WBK/WBBM dikarenakan LKE tidak didukung bukti lengkap (cukup dan relevan), Hasil survei eksternal tidak memenuhi batas minimal IPKP dan IPAK, Inovasi (terobosan) yang dibangun menuju WBK-WBBM cenderung stagnan (tidak
berkelanjutan), Pemetaan risiko belum mencakup keseluruhan layanan utama/kegiatan strategis, Penerapan manajemen kinerja yang belum baik dan Implementasi SPBE belum terintegrasi sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
