Kesempatan bertemu manajamen PT Vale di Sorowako digunakan Rustam menyampaikan sejumlah poin yang menjadi aspirasi masyarakat Loeha Raya, salah satunya terkait kemitraan dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan konflik tenurial antara pemilik izin dan petani lada.
“Oktober lalu melalui FGD di Makassar, ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk penyelesaian konflik tenurial. Kami siap berkolaborasi dengan KLHK karena sadar bahwa secara hukum PT Vale adalah pemilik izin yang berhak mengelola lahan. Namun, kami butuh kejelasan nasib masyarakat petani lada. Negara juga punya tanggungjawab untuk menjamin hak hidup setiap masyarakatnya,” tambahnya.
Tidak hanya kemitraan dengan pemerintah, Formal juga menyuarakan program sosial yang dilakukan PT Vale karena ini menjadi poin penting bagi masyarakat yang mayoritas petani lada.
Pihaknya sempat mempertanyakan juga khawatir akan bagaimana nasib para petani lada ketika PT Vale beroperasi di Tanamalia. Namun, setelah berkunjung dan mendapatkan penjelasan secara langsung apa yang dilakukan Vale di Sorowako, Ia yakin praktik-praktik pertambangan berkelanjutan juga akan diterapkan di Tanamalia.
“Kami melihat bagaimana PT Vale berkarya membangun pertambangan di Sorowako. Kami juga ingin Tanamalia memiliki masa depan yang baik bahkan lebih baik tingkat kesejahteraannya dari Sorowako,” ujar Rustam.
Ia bersyukur kehadiran PT Vale di Tanamalia sejauh ini sudah memberi dampak positif ke masyarakat. Sudah ada pelatihan vokasional operator juga pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Loeha dan Rante Angin. Sementara dalam hal dukungan fasilitas, PT Vale juga membantu pembangunan sarana olahraga, jembatan, dan pembukaan akses jalan.
