Peristiwa tersebut berawal dari protes sejumlah mahasiswa yang menyusun konsep pergerakan melalui Forum Pemuda Indonesia Merdeka (FPIM) sebelum tanggal 3 April 1996.
Mahasiswa saat itu menolak kebijakan Menteri Perhubungan terkait kenaikan tarif angkutan umum, yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Makassar Nomor 900 dan SK Gubernur Nomor 93 tentang penyesuaian tarif angkutan kota.
Protes mahasiswa tersebut menjadi semakin memanas, dan pada tanggal 24 April 1996, situasi di UMI mencapai titik kritis.
Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak.
Peristiwa "April Makassar Berdarah" menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah dan rakyat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Tragedi ini juga menegaskan pentingnya hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka secara damai, tanpa harus mengorbankan nyawa. (Muhsin/fajar)
