Salah satu rumah sakit swasta di Makassar (Foto: Istimewa)
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pendapatan delapan Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 lebih rendah. Jika dibandingkan dengan satu RS swasta di Makassar.
Itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman. Usai rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rapat itu berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, pada Selasa, 21 Januari 2025.
“RS kita kalau disandingkan RS swasta 1, penghasilan RS kita 8 itu dalam 1 tahun, lebih tinggi penghasilan Siloam satu RS swasta,” kata Jufri saat ditemui.
Jufri tidak mendetail pendapatan dimaksud. Hanya saja, ia mengatakan itu menunjukkan ada yang perlu dibenahi di RS milik Pemprov Sulsel.
“Artinya ada hal yang harus dibenahi, rapat hari ini semacam urung rembuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan 2024 dan masalah apa yang ditemui, kemudian sama-sama cari solusinya supaya tidak berulang di 2025,” terangnya.
Delapan RS dimaksud di antaranya RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone.
Jufri meminta target pendapatan 2025 disesuaikan dengan realisasi 2024. “Kami minta juga ada target dan rencana kerja 2025, untuk BLUD diatas Rp30 Miliar sudah ada badan pengawasnya,” imbuhnya.
Selain itu, ia berharap agar RS plat merah itu dikelola dengan lebih fleksibel.
“Saya katakan mereka harus lebih fleksibel mengelola anggarannya. Kalau ada hal mendesak dijalan sisa dibicarakan dengan pengawas. Kalau pengawas setuju ya dilaksanakan aja selama anggaran ada,” pungkasnya. (Arya/Fajar)
