Terpisah, Kadiv PPPH, Heny Widyawati mengatakan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama dibentuk untuk mengatur pembentukan dan pengangkatan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
“FKUB yang ada selama ini merupakan wadah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tidak diatur dalam bentuk peraturan Wali Kota di Makassar,” ungkap Heny.
Terkait dengan Harmonisasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan kepada jajarannya untuk terus mengakselerasi pembentukan ranperda sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Produk Hukum Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Sulsel.
"Pembentukan produk hukum daerah diharapkan dapat terus diakselerasi sehingga dapat meningkatkan kuantitas produk hukum oleh Kanwil Sulsel. Selain itu, para perancang perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel juga dapat menghasilkan produk hukum berkualitas," ujar Andi Basmal. (fajar)
