Terima Audiensi APDESI Bangka Belitung, Kakanwil Kemenkum Babel Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, PANGKAL PINANG -- Kakanwil Kemenkum Babel menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Senin (10/02).

Kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung tersebut dalam rangka audiensi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama dan sinergi peningkatan kesadaran dan pembangunan budaya hukum di desa.

Ketua DPD APDESI Kepulauan Bangka Belitung, Munzilin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kanwil Kemenkum Babel menerima kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung.

Beliau menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan upaya APDESI Bangka Belitung untuk berkonsultasi dan berkoordinasi berkaitan dengan upaya pembangunan hukum di desa serta upaya mengatasi permasalahan yang ada di desa.

"Kami memohon fasilitasi Kanwil Kemenkum Babel agar kami dapat membangun budaya hukum ditengah masyarakat," tutup Munzilin.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat bersinergi dengan Apdesi.terutama terkait dengan pelatihan paralegal, penyusunan dan pembentukan peraturan desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa.

Ia juga mengapresiasi peran serta para kades /lurah yang telah menjadi juru damai di desa/kelurahannya. Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang membuka kesempatan kepada para kades/lurah untuk ikut Paralegal Justice Award (PJA) 2025.

Paralegal Justice Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan BPHN kepada kades/lurah yang telah berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing. Pada PJA 2025 ini ada 3 kategori penghargaan yakni Non Litigation Peacemaker (NLP) yakni Kades/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Kemudian penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) , diberikan kepada Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Sadar Hukum yang mendorong dan mendukung program prioritas Pemerintah.

  • Bagikan