Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
HARI ini, Senin (24/2/2025), semestinya menjadi catatan sejarah bagi transformasi pengelolaan kekayaan negara.
Pada pukul 10.00 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Presiden juga dijadwalkan akan turut melantik para petinggi Danantara, di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO (Chief Executive Officer), Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO (Chief Operating Officer), dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO (Chief Investment Officer).
Namun, di tengah optimisme yang dikampanyekan pemerintah, tak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Danantara memicu kontroversi.
Ada berbagai pertanyaan mengenai independensi dan profesionalisme para petinggi lembaga ini, serta kekuasaan besar yang diberikan kepada Danantara tanpa mekanisme check and balances yang memadai.
Independensi dan Profesionalisme Petinggi Danantara
Susunan kepemimpinan Danantara menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka.
Dengan pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara akan lebih melayani kepentingan elite tertentu daripada menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan.
