FAJAR.CO.ID - Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Dua di antaranya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, serta Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, YF.
Kerugian Negara Capai Rp193,7 Triliun
Penyidikan yang dilakukan berdasarkan berbagai Surat Perintah Penyidikan ini mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.
Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa tersangka melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah domestik sehingga lebih memilih impor dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.
JAMPIDSUS Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa tindakan ini telah menyebabkan kenaikan harga dasar BBM yang berdampak langsung pada pemberian kompensasi dan subsidi BBM oleh pemerintah.
"Dalam kasus ini, para tersangka mengatur proses impor minyak mentah dan produk kilang melalui broker tertentu dengan harga tinggi, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara," ujar Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Modus Operandi dan Pengungkapan Fakta
Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tersangka RS, SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), dan AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional) terlibat dalam manipulasi Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri. Hal ini dilakukan agar kebutuhan minyak mentah dalam negeri harus dipenuhi dengan impor.
