FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman merespons terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Hal ini terkait kebijakan Pemprov Sulsel yang disebut menghentikan sementara pembayaran BPJS kepada daerah.
Yeni menyinggung surat edaran dari Pemprov Sulsel yang disebutnya menghentikan sementara pembayaran BPJS kepada daerah.
“Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dinegosiasikan karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tahun 2024 kalian tidak mau bayarkan,” katanya.
“Terlalu sibuk mengotak-atik APBN, tapi mengabaikan kebutuhan rakyat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang juga tidak dituntaskan,” tegasnya.
Yeni dengan tegas meminta Pemprov Sulsel meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut. “Makassar tidak menghentikan layanan meski menghadapi kondisi serupa,” sebutnya.
“Jadi tidak ada alasan Pemprov Sulsel untuk menghentikannya,”terangnya. (Erfyansyah/fajar)
